"Kita menganggap ini sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan kedua negara dan mengharapkan agar mereka bisa betul-betul memahami betapa kita merasa sangat terusik dan merasa sangat tidak menerima keadaan seperti itu," katanya, Selasa (7/5).
Saat bertemu dengan duta besar Inggris di Indonesia, Mark Canning, telah dinyatakan adanya kantor OPM di Oxford tidak mencerminkan pemerintah Inggris terhadap kedaulatan Indonesia. Tetapi, Indonesia tidak merasa puas karena tetap dinilai tidak lazim suatu pemerintahan tidak mampu mengelola sikap dari pemerintah daerah di Inggris.
Ia mengatakan, kantor tersebut mungkin sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Inggris. "Sekarang permasalahannya apakah suatu negara yang memiliki hubungan bersahabat dengan baik apakah bisa membiarkan wilayahnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak bersahabat dengan negara lain untuk keperluan separatis. Saya rasa ini kita bicara hubungan baik antara kedua negara. Ini yang kita pertanyakan kepada Inggris," katanya.
Karena itu, lanjutnya, komunikasi dengan pemerintah Inggris terus dilakukan. Sekarang menunggu jawaban dari mereka. Inggris berkali-kali menegaskan peristiwa tersebut tidak mencerminkan posisi pemerintah Inggris. "Langkah Dewan Kota Oxford ini sama sekali tidak menggambarkan posisi pemerintah Inggris dan tetap mendukung Indonesia, mendukung NKRI, dan mendukung Papua dan Papua Barat bagian dari NKRI," katanya.
Pemerintah Inggris Diminta Tutup Kantor OPM
Pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah Inggris menutup kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. “Kantor OPM berbau separatis harus ditindak tegas,” kata Koordinator Kaukus Papua DPR, Paskalis Kossay, ketika dihubungi, Selasa (7/5).
Pemerintah Inggris tidak bisa lepas tangan dengan keberadaan kantor perwakilan OPM. Sebab menurut Paskalis, meskipun pemerintah Inggris tidak mendukung gerakan OPM, namun faktanya kantor OPM berdiri di wilayah otoritas pemerintah Inggris. “Kalau benar Inggris bersahabat, harusnya mereka menutup,” ujarnya.
Pemutusan hubungan diplomatik bisa dilakukan Pemerintah Indonesia apabila pemerintah Inggris menolak menutup kantor perwakilan OPM. Sikap tersebut tersebut merupakan konsekuensi logis atas sikap Inggris yang mengabaikan hak-hak kedaulatan Bangsa Indonesia. “Hubungan diplomatik bisa diputuskan bila tidak indahkan,” katanya.
Sejauh pengetahuan Paskalis, Inggris tidak memiliki kepentingan ekonomi di Papua. Kepentingan Inggris di Papua hanya menyangkut pembangunan masyarakat Papua. Paskalis menyatakan Pemerintah Inggris gelisah dengan persoalan kemanusiaan, rendahnya mutu pendidikan, dan kesehatan, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. “Meski begitu ini bukan pembenaran membuka kantor OPM,” ujar Paskalis.
Penyelesaian masalah Papua mesti dilakukan secara komprehensif. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Papua mesti bekerja sama mengoptimalkan program otonomi khusus. “Otsus tetap harus dilajutkan, tapi jangan lupa dievaluasi,” katanya.
OPM Harus Terus Diawasi Intelijen
Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno mengatakan kegiatan lobi Organisasi papua Merdeka (OPM) di dunia internasional harus mendapat pengawasan intelijen secara intensif. "Pengawasan ini agar bisa membendung dukungan internasional terhadap apa yang dikampanyekan OPM," kata Guspiabri, Kamis.
Menurut dia, lembaga intelijen RI harus ditransformasi menjadi lembaga intelijen yang memiliki kemampuan yang tinggi, baik untuk operasi di dalam negeri maupun di luar wilayah negara.
Kehadiran intelijen nasional yang hadir dalam operasi yang terus-menerus atau permanen dalam mengamankan kepentingan nasional di luar negeri, khususnya dalam isu separatisme, sudah tidak bisa di tunda-tunda lagi. "Saya mengimbau supaya reformasi sektor intelijen bisa mencakup transformasi badan intelijen nasional sebagai pilar politik luar negeri Indonesia, terutama untuk mengumpulkan informasi," katanya.
Ia mengatakan bahwa tidak menutup peluang pelaksanaan fungsi intelijen lainnya. Informasi dan analisis intelijen nasional yang secara permanen beroperasi di luar negeri sangat diperlukan sebagai masukan bagi otoritas politik luar negeri untuk mengambil langkah-langkah preemptive dalam bentuk lobi-lobi politik, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, dalam mengatasi lobi internasional OPM.
"Operasi-operasi intelijen guna mengamankan kepentingan nasional juga dapat dicapai melalui kerja sama dengan badan-badan intelijen negara-negara yang bersahabat dengan kita dan potensial untuk bertukar dukungan politik dalam isu separatisme," katanya.
RI Pantau Aktivitas OPM di Inggris
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Inggris terus memantau kegiatan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pascamendirikan kantor perwakilannya di Oxford, Inggris.
"Pemerintah Indonesia mengerahkan kedutaan besar dan perwakilan atase pertahanan untuk melakukannya. Apakah cuma 'show off' saja atau memang ada kegiatan," kata Purnomo usai meresmikan pembangunan dan perkembangan "Assessment Center" Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat.
Ia menduga OPM hanya ingin menunjukkan identitas dan eksistensinya di mata internasional. Pembukaan kantor OPM itu bukan hal yang mengejutkan karena sejak lama sekelompok OPM memang sudah ada di Inggris, yakni ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden dihadang unjuk rasa soal Papua yang ingin merdeka.
Ia pun berpendapat pembukaan kantor OPM dapat mengganggu hubungan pemerintah Indonesia dan Inggris, namun sudah ada klarifikasi dari kedua negara.
Dalam klarifikasi itu, pemerintah Inggris menyatakan masih menghormati dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Inggris juga mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.
Purnomo bisa memaklumi kejadian ini karena Inggris merupakan negara yang punya prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, OPM memanfaatkan demokrasi Inggris untuk unjuk gigi di mata internasional dengan membangun kantor perwakilan.
Namun yang penting, posisi pemerintah Inggris tetap mendukung pemerintah Indonesia.
"Jadi, OPM dan pendukungnya kan di luar pemerintah, ya sama seperti Indonesia, ada posisi pemerintah dan ada posisi di luar pemerintah seperti LSM. Memang ini akan sedikit mengganggu hubungan kita dengan Inggris. Tetapi saya kira pasti ada klarifikasi dari mereka (pemerintah Inggris)," tutur Purnomo.
Kendati demikian, Purnomo menegaskan pembukaan kantor OPM tidak akan mengganggu kerja sama pertahanan Indonesia - Inggris.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar