Prospek Kerjasama Indonesia dengan Rusia

(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 April 2013, di Wisma Daria, Jakarta Selatan)

Ringkasan Penting: Yang perlu digarisbawahi, Rusia datang ke Asia Pasifik dan Timur Jauh, bukan untuk membuat konflik baru, melainkan ingin menghiasi konflik itu, semacam membuat interior design, sehingga konflik yang berlangsung selama ini bisa lebih mengarah ke tren yang lebih positif di masa depan. Dengan demikian, untuk ringkasnya, Indonesia harus memanfaatkan kemitraan strategis dengan Rusia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi, khususnya di bidang perangkat keras di bidang Industri strategis khususnya milter, ruang angkasa, transportasi, pertambangan dan pertanian.

Dalam menghadapi forum ekonomi Asia Pasifik (APEC) maupun G-20, Indonesia harus cerdas, cerdik dan responsif dalam mengantisipasi pergerakan-pergerakan geopolitik negara-negara yang diperkirakan bakal memainkan peran strategis atau pemain-pemain utama dalam konstalasi global saat ini.

Indonesia harus jeli dalam mencermati dan memanfaatkan peran strategis negara-negara seperti Rusia dan Cina yang bermaksud membuat satu gerakan untuk meninggalkan pola konservatisme yang diperagakan oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G-7. Dalam konteks ini, Indonesia harus menyadari bahwa Rusia memiliki kebijakan yang berbeda dengan negara-negara yang tergabung dalam G-7. Karena itu, dalam memetakan negara-negara maju saya lebih pas menyebut negara-negara G-7, bukan G-8.  Karena ini merupakan persekutuan strategis Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Dalam pandangan yang seperti ini, mengingat Indonesia dan Rusia sama-sama berada dalam forum yang sama di APEC, ASEAN Regional Forum, dan East Asia Community, maka dalam konteks APEC Indonesia bisa memaksimalkan peran diplomasinya, untuk meluruskan dan mengarahkan kembali tujuan APEC yang sudah melenceng jauh dari tujuannya semula. Karena sekarang APEC telah jadi ajang kepentingan negara-negara besar seperti Amerika, Eropa Barat, dan Jepang. Sekaligus juga agar Indonesia mampu mengoptimalkan kebijakan-kebijakannya terkait peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.

Memanfaatkan Fokus Politik Luar Negeri Rusia ke Asia Pasifik

Ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari Rusia mengingat kita punya hubungan sejarah yang panjang dengan Rusia. Apalagi pada 2004-2005 Presiden SBY sudah menandatangani Kemitraan Strategis dengan Rusia. Menurut data yang ada pada saya, Indonesia sudah memiliki sekitar 14 kemitraan strategis dengan beberapa negara, termasuk Rusia. Namun sampai hari ini tidak ada follow up atau tindak lanjutnya. 

Menarik jika kita mencermati geopolitik Rusia. Kalau mengamati pola perubahan pergerakan geopolitik Rusia, yang menarik itu adalah filosofi lambang negara Rusia sendiri yaitu elang. Elang berkepala dua. Ini sepertinya Rusia hendak menyampaikan pesan bahwa mereka akan berpaling ke kiri dan ke kanan. Menoleh ke barat tapi juga ke timur.

Maka kalau kita pahami konteks kekiniannya, terutama di forum APEC Vladivostok tahun lalu, dan pada September 2013 nanti Rusia akan selenggarakan KTT G-20. Nah ini artinya, Rusia berusaha agar tidak kehilangan fokus dan arah dalam menekankan kebijakan politik luar negerinya. Rusia menoleh ke barat, karena bagaimanapun negara beruang merah tersebut merupakan bagian dari eropa. Menoleh ke timur, karena sebagian besar wilayah negara Rusia berada di kawasan Asia, Timur Jauh dan Pasifik. Ini satu fakta geopolitik yang harus kita perhitungkan.

Sejatinya, basis kekuatan sesungguhnya Rusia berada di Asia. Ketika Rusia menghadapi krisis atau depresi, Rusia selalu ingat punya daerah di sekitar pegunungan Ural. Ketika Perang Dunia II, Rusia punya beberapa tank yang cukup berkualitas, sehingga mampu mengalahkan kedigdayaan tank-tank Jerman. Sehingga akhirnya gagal lah serangan Nazi Jerman ke Rusia. Nah tank-tank Rusia ini dibuatnya di daerah Rusia yang masuk kawasan Asia. Itu Luar Biasa.

Selain itu, modalitas politik luar negerinya yang utama adalah, ketika Rusia berhasil merebut 4 kepulauan milik Jepang. Ini dianggap sebagai simbol kemenangan geopolitik Rusia terhadap Jepang. Kalau kita berbicara mengenai geopolitik di Asia Pasifik dan Timur Jauh, ada tiga paradigma politik luar negeri.

Pertama, Asia Pasifik dan Jepang. Kedua, Asia Pasifik dan Cina. Dan ketiga, Asia Pasifik dan Amerika Serikat. Lantas di mana posisi Rusia? Nah inilah makanya Rusia ingin menunjukkan eksistensinya melalui hegemoninya. Seakan hendak mengatakan, “Hey, kami ini juga hadir lho di Asia.” Pada 1941, Joseph Stalin pernah mengatakan “Kami (Rusia) adalah negara eropa dari di Asia.” Dengan demikian bangsa Rusia selalu ingin menegaskan bahwa Rusia tidak ingin dinafikan dari masa depan Asia Pasifik. Apalagi ketika sekarang ada tren pergeseran geopolitik dari Atlantik ke Pasifik.

Dengan demikian para penyusun kebijakan politik luar negeri Indonesia harus menyadari bahwa Rusia pun sekarang menekankankan fokus politik luar negerinya ke kawasan Asia Pasifik.

Tiga Referensi Transformasi Politik Luar Negeri Rusia Pasca Perang Dingin

Pertama. Kenapa Rusia begitu menaruh prioritas membangun rel-rel kereta api di Siberia? Sejak Vladivostok Consensus dibuat semasa pemerintahan Gorbachev, Rusia berupaya membangun kembali kesadaran tradisi Rusia terhadap Asia Pasifik. Berbicara soal Vladivostok, ini merupakan daerah baru yang dicita-citakan oleh para pengambil kebijakan di Rusia sebagai ibukota Rusia di Timur Jauh. Kita tahu ibukota Rusia kan Moskowa. Tapi ibukota Rusia kuno sebernanya di Ukraina dengan ibukotanya St Petersburg. Tapi kelak ibukota ekonominya ada Vladivostok.

Itulah sebabnya momentum Rusia sebagai tuan Rumah KTT APEC 2012 lalu memang jadi idam-idaman para petinggi pemerintahan di Kremlin. Karena dianggap sebagai cornerstone atau batu loncatan, menuju hegemoni Rusia di bidang ekonomi dan perdagangan.

Kedua, referensi transformasi politik luar negeri Rusia, Doktrin Primakov, mantan Perdana Menteri Rusia Yevgeny Maksimovich Primakov. Menurut doktrin ini, aliansi strategis yang diperlukan agar Rusia bisa menjadi kekuatan penyeimbang dalam konstalasi global, terutama untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat dan Eropa Barat, maka perlu dibentuk poros Moscow, Beijing dan New Delhi (Rusia, Cina dan India). Oleh Primakov doktrin ini disebut Strategic Triangle.

Memang di masa lalu Rusia pernah punya masalah dengan Cina. Namun Rusia juga menyadari sekarang harus menjalin hubungan baik dengan Cina. Sebagaimana juga Rusia sudah menjalin hubungan baik dengan India. Bahkan Rusia harus bisa menjadi agen yang mampu mendamaikan Cina dengan India. Sepertinya Rusia sangat berkeinginan untuk menjadi Katalisator dalam menegakkan Perdamaian. Inilah sebabnya mengapa Rusia ingin jadi juru damai antara Cina dan India.

Primakov meyakini bahwa dengan persekutuan Rusia, Cina dan India, konservatisme trans atlantik ini akan berhasil digeser di masa depan. Kita tahu, ketiga negara tersebut memiliki tradisi dan peradaban yang sangat tua. Tidak heran jika Amerika begitu segan kepada Cina dan India, karena peradabannya sudah berlangsung selama 4 ribu tahun. Sementara Amerika kan baru berdiri pada 1776. Rusia pun sudah berdiri sekitar 1200 tahun.

Itulah sebabnya Primakov memandang pentingnya aliansi strategis atau segitiga strategis Rusia, Cina dan India. Persekutuan strategis ketiga negara tersebut bisa menggabungkan sebagian besar dari pulau-pulau yang ada di dunia ini.

Ketiga, Rusia merujuk pada doktrin Nearby Approach. Kolapsnya Rusia, kita tahu, kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh tradisional Rusia, dalam rangka merongrong kedigdayaan Rusia. Sejak Vladimir Putin tampil sebagai presiden, Rusia berhasil merobah 180 derajat, dari keterpurukan pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1989, kembali jadi negara adidaya. Perlu kita ketahui bersama, Rusia tak akan bersedia melepaskan negara Turkistan, Kazakhtan, Kirgistan, dan sebagainya, yang kita tahu berada di kawasan Asia Tengah. Rusia juga tidak mau melepaskan pengaruhnya di semua sektor, termasuk energi dan pangan, di kawasan Caucasus seperti Azerbaijan, Armenia dan Georgia. Itulah sebabnya Rusia tetap menjalin kedekatan dengan negara-negara mantan satelitnya, termasuk Cina.

Itu sebab mengapa Rusia kemudian menjalin komitmen bersama Cina melalui Shanghai Cooperation Organization (SCO). SCO dipandang Rusia sebagai saluran atau kran untuk mengeluarkan atau membebaskan Rusia dari kepungan negara-negara barat. Baik dari Amerika maupun Uni Eropa. Dari barat, Rusia menghadapi rudal yang dipasang barat dari Polandia dan Chech.

Selain itu, Rusia memang punya visi Timur. Karena itu Cina harus jadi agenda pokok untuk membangun aliansi. Cina memang musuh masa lalu Rusia, tapi juga bisa jadi kawan masa kini. Inilah gunanya kesepakatan strategis Rusia-Cina melalui SCO.

Keempat. Presiden Putin menekankan ada tiga pilar diplomasi Rusia. Pertama, Kekuatan militer. Kedua, Ilmu dan Teknologi, termasuk industri. Dan Ketiga adalah energi. Dengan tiga pilar diplomasi ini, Putin yakin bisa kembali menjadi negara adidaya. Karena di era Perang Dingin, sebenarnya Rusia bukan negara superpower yang sebenarnya karena secara ekonomi Rusia masih lemah. Meski secara militer dan persenjataan Rusia memang termasuk negara superpower. Itulah sebabnya Rusia ingin mengembalikan kejayaannya seperti di masa silam.

Keunggulan Rusia
1. Militer
2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Sumberdaya Manusia
4. Sejarah dan Peradaban
5. Sumberdaya Mineral
6. Kepemimpinan, terutama di era Vladimir Putin

Kelemahan Rusia
1. Instabilitasi Politik di dalam negeri
2. Sistem Politik yang masih relative otoritarian
3. Masalah residual seperti kemiskinan.
4. Kemapanan ekonomi yang masih banyak yang harus ditanggulangi.

Peluang Rusia
1. Rusia sebagai kekuatan penyeimbang.
2. Persekutuan strategis bersama Cina, India, dan Afrika Selatan  

Ancaman dari dalam dan luar Rusia 
1. Ancaman dari dalam negeri seperti Terorisme dan gerakan separatism.
2. Ancaman paling berbahaya berada di kawasan Caucasus.
3. Ancaman dari luar tentu saja dari Amerika dan Uni Eropa. Sedangkan dari Asia berasal dari Jepang.

Prospek Kerjasama Indonesia-Rusia

Indonesia dan Rusia menurut saya memang harus sama-sama membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Namun Indonesia harus punya visi yang jelas, sehingga dengan Rusia akan terjalin sebuah kerjasama yang equal/setaraf dan saling menguatkan. Selama ini kan Indonesia sepenuhnya didikte oleh kepentinga Amerika. Dengan Rusia kita jangan sampai tunduk begitu saja pada kepentingan Rusia. Harus ada take and give.

Kalau Indonesia saat ini belum bisa menentukan arah kebijakan politik luar negeri negara-negara lain, setidaknya kita harus bisa mencegah jangan samapi didikte negara-negara lain. Termasuk Rusia. Kalau kita merelakan diri di bandwagon negara lain, ya politik luar negeri kita tidak akan mandiri dan independen. Apalagi dalam menentukan keputusan-keputusan strategis di tengah konstalasi global seperti saat ini.

Dalam konstalasi global saat ini, praktek hubungan internasional yang ditekankan adalah transfer of power. Artinya, negara-negara yang ada dalam sistem internasional ini, berkeinginan mendirikan bank atau lembaga-lembaga keuangan. Bahkan lalu-lintas perdagangan yang sifatnya otonom. Transfer of power inilah yang diiginkan oleh Rusia.

Dengan demikian Amerika bisa dihentikan posisi dan perannya sebagai kekuatan dominan satu-satunya di dunia internasional. Inilah yang sedang diupayakan oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, India dan Afrika Selatan. Memang kita belum tahu kapan tercapainya kesetaraan atau equality. Yang jelas, Rusia berusaha menipiskan jarak atau gap dengan Amerika sebagai dominator global. Terbukti bahwa ketika Amerika dilanda krisis ekonomi, Amerika melakukan pendekatan kepada Cina. Ini bukti adanya transfer of power.

Adapun pergerakan strategis Rusia dalam kerangka regionalisme ini adalah di APEC, East Asia Community, ASEAN Regional Forum (ARF), dan G-20.

Terkait dengan G-20, meski ada beberapa pakar yang menganggap sebagai perpanjangan tangan Amerika, namun tetap harus dipandang sebagai entitas tersendiri. Namun sebelum bisa memaksimalkan peran Indonesia di forum G-20, terlebih dahulu Indoenesia harus memaksimalkan perannya di forum ekonomi Asia Pasifik di APEC, ARF maupun East Asia Community.

Karena Indonesia lebih memungkinkan membangun keseimbangan di APEC, ARF dan East Asia Community. Namun demikian, kalaupun tetap ingin memainkan peran di G-20, para stakeholders kebijakan luar negeri kita harus bisa lebih cerdas dan cerdik dalam memaksimalkan perannya. Artinya, Indonesia harus tahu diri tapi juga mampu memotivasi diri. Jadi keikutsertaannya sebagai anggota negara G-20 itu bukan sekadar ikuta-ikutan atau sekadar ingin dapat pengakuan.

Para pemangku kebijakan luar negeri hendaknya menyadari bahwa jangkauan geopolitik Rusia terhadap negara-negara luar itu adalah sebagai berikut:
1. Timur Tengah.
2. Asia Tengah
3. Asia Pasifik
4. Timur Jauh

Kita tahu Suriah di Timur Tengah, merupakan faktor kunci yang tidak pernah dilepaskan oleh Rusia. Asia Tengah, jelas sudah saya singgung tadi, apalagi ada banyak negara-negara eks satelit Rusia di kawasan tersebut.

Lantas di kawasan Asia Pasifik, Rusia bagaimanapun juga tergabung di forum APEC. Juga Rusia ada di East Asia Community. Rusia juga terlibat di ARF. Seperti itu.

Sedangkan interaksi primer Rusia, saat ini tetap dengan Amerika Serikat. Lalu dengan Cina. Ketiga dengan Uni Eropa. Lalu dengan Jepang, India dan baru kemudian dengan ASEAN.

Indonesia Harus Mantap Dulu di ASEAN

Sehubungan dengan konteks hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, khususnya dalam memanfaatkan kemitraan strategis dengan Rusia, Indonesia harus mantap dulu di forum ASEAN. Indonesia harus mampu menjadikan dirinya sebagai inisiator yang hebat di kalangan negara-negara ASEAN. Harus mampu jadi pemegang remote control di ASEAN. Jangan malah Indonesia kemudian ditinggalkan oleh Singapore atau negara-negara ASEAN lainnya. Baru setelah Indonesia punya landasan dan modalitas yang kuat di ASEAN, baru kemudian kita punya daya tawar yang kuat dengan Rusia. Tanpa modalitas dan posisi yang kuat dari Indonesia di ASEAN, saya yakin Rusia juga tidak akan menganggap penting Indonesia.

Indonesia harus mampu meyakinkan Rusia apa yang bisa didapat Rusia dari Indonesia maupun ASEAN. Karena bagaimanapun juga di ASEAN ada 600 pasar dan modal, dan ini akan menarik bagi negara manapun, termasuk Rusia. Makanya Indonesia harus merebut dulu sebagai pemegang remote control-nya dulu di ASEAN.

Namun ada hal berharga yang harus kita pelajari dari keberhasilan Rusia dalam memanfaatkan tiga piranti politik luar negerinya. Rusia seperti yang saya sebut tadi modalitas politik luar negerinya: Militer, IPTEK dan Energi. Juga ada budaya dan warisan sejarah.

Dari ketiga piranti politik luar negeri yang ditekankan Vladimir Putin, yang perlu kita cermati dalam memandang prospek kerjasama dengan Rusia adalah di bidang militer. Kenapa sih Indonesia selama ini selalu tergantung pada Washington? Meski kita tetap menjalin hubungan kerjasama dengan Washington,saya kira kita perlu juga menoleh ke negara-negara lain yang kiranya juga akan bisa membawa keuntungan yang lebih nyata. Daripada sekadar beli senjata dengan murah, tapi kemudian kita ditekan oleh Washignton. Seperti dalam bidang Demokrasi dan HAM.

Kenapa kita tidak menyerap inspirasi dari The Beijing Consensus? Yang mana dalam hubungan bilateral sebuah negara, ditegaskan agar tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara. Yang ditekankan adalah kepentingan strategis dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama bilateral tersebut. Maka itu, dalam menjalin kerjasama strategis dengan Rusia, bidang militer kiranya bisa jadi pertimbangan yang cukup penting.

Ini penting karena selama ini selain Amerika, kita sebagai negara besar juga mendapat rongrongan dari Malaysia, Singapura dan Australia. Karena ingin melemahkan kekuatan strategis kita. Karena itu saya yakin kelemahan dari BUMN industri strategis kita seperti PT PAL, PINDAD dan PTDI, bukan karena kita tidak mampu mengelola manajemennya secara professional. Melainkan karena adanya campurtangan dari negara-negara yang secara geopolitik memiliki kepentingan langsung dengan Indonesia. Terutama Malaysia, Singapore, Australia dan Amerika. Kita tidak menafikan kemungkinan adanya konspirasi.

Sehingga kemandirian strategis kita akan selalu diganggu sampai kapan pun. Maka itu, satu hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengembalikan fungsi-fungsi industr strategis adalah dengan Menggandeng negara-negara seperti Rusia. Kenapa tidak?
Kita sebenarnya punya bargaining position yang kuat. Kita punya PTDI, kita punya PINDAD, kita punya PAL, kita punya Krakatau Steel. Kita punya lembaga aerotika nasional. Kita punya itu semua. Mulai dari dinamit bahan peledak, senjata, kereta api, semua ada. Dan Rusia punya itu semua. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu.

Sekarang bagaimana prospek kerjasama strategis Indonesia dan Rusia di bidang energy? Sekarang ini Pertamina mulai belajar lagi. Setelah sekian tahun dalam posisi mapan, maka tak ada salahnya Indonesia mulai mendekati perusahaan-perusahaan energi Rusia. Karena bagaimanapun juga Rusia berpengalaman dari segi teknologi dan sebagainya. Indonesia sangat berkepentingan dalam hal ini.

Karena seperti halnya Rusia, piranti politik luar negeri yang membuat Rusia kuat dan diperhitungkan adalah kemampuan teknologinya. Dan saya yakin Rusia mau bersedia membantu, meski saya yakin Rusia juga meminta beberapa konsesi. Namum saya yakin tidak akan seserakah Amerika lah. Karena dalam hubungan internasional, tidak mungkin lepas dari adanya kerjasama timbal-balik. Take and Give.

Di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, kerjasama dengan Rusia juga bisa dimaksimalkan kemanfaatanya. Mengapa kita tidak mengirim para pelajar dan mahasiswanya ke Rusia. Jangan kita terlalu terkagum-kagum dengan Yale atau Harvard University di Amerika. Padahal di Rusia ada Patricia Lumumba dan sebagainya. Yang pamornya pun tidak kalah menarik.

Satu hal yang saya perlu tekankan, Rusia ini jago dalam penguasaan Ilmu Murni. Karena itu tak heran meski pernah kolaps, Ilmu Pengetahuan dan Teknologinya tetap Berjaya. Rusia tidak pernah ketinggalan dengan Uni Eropa dan Amerika. Rusia tak pernah ketinggalan dari Boeng atau Airbus. Sehingga mereka bisa memproduksi pesawat-pesawat sipil yang dari segi teknologi tidak kalah canggih.

Indonesia, Rusia dan G-20

Indonesia punya 4 channel untuk mengakses kerjasama dengan Rusia. ARF, East Asia Community, dan APEC. Kita harus bisa meyakinkan Rusia bahwa Indonesia juga pasar potensial bagi Rusia. Indonesia juga bisa menyediakan bahan mentah yang bagus. Buruh yang affordable dan terjangkau. Selain itu kita punya kemitraan strategis dengan Rusia.

Karena itu langkah strategis Indonesia, adalah memperkuat komitmen dalam menerapkan kemitraaan strategisnya baik dengan Cina maupun India. Dalam konteks BRICS, Indonesia sudah saatnya menjalin berbagai peluang kerjasama dengan Afrika Selatan, meski secara kawasan jauh dari wilayah Indonesia. Di Afrika Selatan mereka punya South African Development Cooperation. Kenapa Indonesia tidak masuk ke sana? Padahal Cina, Malaysia, India, sangat agresif menjalin kerjasama dengan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut memandang Afrika sebagai Promising Land dari segi kesempatan.

Dalam bidang kelautan, perikanan, pariwsita dan transportasi, layak diperhitungkan. Apalagi ada fakta jumlah turis dan investasi Rusia di Bali, ada gradasi meningkat. Sekadar catatan, meningkatnya investasi Rusia secara agresif di India, ternyata menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal di India. Karena itu Indonesia seharusnya memaksimalkan kerjasama dengan Rusia di bidang pariwisata.

Tentu saja dalam menjalin kerjasama dengan Rusia, tidak dibuat dengan meniru karakter perjanjian kerjasama Indonesia dan Amerika yang sangat berat sebelah. Harus setaraf dan saling menguntungkan.

Rusia punya beberapa agenda strategis yang perlu diketahui Indonesia sebagai latarbelakang untuk menyusun konsepsi kerjasama strategis dengan Rusia. Yaitu:

1. Mengembalikan Rusia sebagai Negara Superpower. 
2. Menjadi Penyeimbang Global.
3. Keluar dari Cengkraman Amerika dan Negara-Negara Barat.
4. Menjadikan dirinya sebagai Peace Conflict Catalisator

Yang menarik, Rusia sekarang sedang berusaha untuk menciptakan konsepsi perdamaian yang berada di luar skema pemahaman Amerika dan Uni Eropa. Jadi lebih merujuk pada Scandinavian School. Sehingga negara-negara otonom seperti Rusia dan Cina berusaha menciptakan konsepsi perdamaian tidak sebagaimana dipaksakan oleh Amerika dan Uni Eropa.

Kehadiran Rusia di APEC maupun G-20, karenanya harus dipandang sebagai momentum Rusia untuk menjadikan dirinya sebagai negara adidaya di bidang ekonomi. Karena sewaktu perang dingin, Rusia sebenarnya hanya sekadar Diabled Superpower. Selama 70 tahun Rusia Cuma jadi negara superpower tanpa kekuatan ekonomi dan keuangan.

Prestasi Rusia di bidang ekonomi adalah berhasil melunasi semua hutang-hutangnya kepada IMF hanya dalam waktu kurang dari satu dekade. Pertumbuhan ekonominya juga meningkat secara signifikan. Ini jelas harus jadi inspirasi buat Indonesia. Karena dari segi sumberdaya manusia, kandungan kekayaan sumberdaya alamnya, luas wilayah secara geografis dan jumlah penduduk, Indonesia dan Rusia sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya.

Jadi kalau Rusia bisa, kenapa Indonesia tidak. Karena itu yang harus jadi inspirasi adalah, membangun formasi dan formulasi kepemimpinan nasional kita. Vladimir Putin itu harus jadi inspirasi bagi Indonesia. Setidaknya Rusia di bawah kepemimpinan Putin, bangsa Rusia sekarang kembali punya martabat dan kebanggaan nasional. Sehingga Rusia memiliki nilai tawar yang cukup tinggi di hadapan negara-negara lain.

Karena itu, Indonesia harus menyadari bahwa forum APEC dan G-20 merupakan manifestasi dari pembuktian kapasitas ekonomi dan perdagangan Rusia. Melalui APEC dan G-20, Rusia bermaksud unjuk kekuatan sekaligus success story bahwa Rusia punya asset menarik dan berharga sebagai dasar untuk tawar-menawar.

Tersirat bahwa Rusia, juga tertarik untuk menjalin kerjasama di Timur Jauh. Hadir di Kawasan Asia Pasifik. Mengimbangi kehadiran Amerika dan Jepang. Hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Karena itu kita harus bisa secara cerdas memanfaatkan negara-negara seperti Rusia untuk kepentingan strategis Indonesia. Kita harus menumpang “ajian” Rusia.

Selain itu para pemangku kebijakan strategis Indonesia juga harus menyadari bahwa forum APEC dan G-20 menjadi ajang interaksi dan upaya untuk melakukan konstruksi mekanisme balance of power. Sehingga sekaligus juga menciptakan ruang baru bagi manajemen kepentingan dan manajemen strategis terkait dengan kepentingan geostrategis yang tadi saya sampaikan.

Yang perlu digarisbawahi, Rusia datang ke Asia Pasifik dan Timur Jauh, bukan untuk membuat konflik baru, melainkan ingin menghiasi konflik itu, semacam membuat interior design, sehingga konflik yang berlangsung selama ini bisa lebih mengarah ke tren yang lebih positif di masa depan.

Dengan demikian, untuk ringkasnya, Indonesia harus memanfaatkan kemitraan strategis dengan Rusia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi, khususnya di bidang perangkat keras di bidang Industri strategis khususnya milter, ruang angkasa, transportasi, pertambangan dan pertanian.

Dalam bidang peningkatan kapastias SDM, sudah selayaknya mempertimbangkan kerjasama bidang riset dengan Rusia. Maupun peningkatan anggaran beasiswa baik dalam skema Bappenas maupun Pemerintah Rusia.

Pengadaan Alutsista/Alat Utama Sistem Persenjataan dan Perangkat Keras. Sehingga Indonesia harus memperluas jaringan pasarnya ke Afrika, Asia Tengah dan Caucasus. 

Penulis : Santos Winarso Dwiyogo, Kepala Divisi Masalah Bilateral dan Hubungan Internasional, Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI

Sumber : GFI

Bahas Penghentian Proyek KFX, Komisi I Segera Panggil Kemenhan

KOMISI I DPR RI mengagendakan rapat dengan Kemenhan dan jajaran TNI guna membahas proses modernisasi alutsista yang dalam prosesnya bermasalah, dan telah merugikan Indonesia dalam jumlah besar.

Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan Kemenhan dan jajaran TNI guna membahas proses modernisasi alutsista yang dalam prosesnya bermasalah. Komisi I akan menanyakan proyek bersama pembuatan pesawat canggih Korean Fighter eXperiment (KFX) yang dihentikan sepihak oleh Korea Selatan dan telah merugikan Indonesia sebagai mitranya.

"Dalam rapat internal di Komisi I Senin (13/5) kemarin diputuskan, kita akan mempertanyakan kenapa perjanjian itu lemah. Sehingga, Korea Selatan secara sepihak bisa dengan seenaknya membatalkan proyek kerjasamanya," ujar Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin kepada JurnalParlemen, Selasa (14/5). Padahal, untuk proyek ini, pemerintah sudah membayar sebesar 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun.

Kerja sama untuk membangun pesawat super canggih KFX ini sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp 80 triliun yang dibutuhkan.

Selain itu, Komisi I juga akan mempertanyakan kerjasama untuk pembelian 3 kapal selam dari Korsel. Karena, ternyata teknologi kapal selam dari Korsel itu menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensi teknologi kapal selam itu kepada Turki.

"Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja," tuturnya.

Intinya, kata politisi PDI-Perjuangan ini, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati saja atas kapal selam yang dibeli dari Korsel itu. Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korsel belum melakukannya.

Menurut Hasanuddin, kejadian ini akan berpengaruh pada upaya modernisasi alutsista TNI AL, khususnya dalam hal pengadaan kapal selam.

"Karena itu, saran Komisi I, TNI AL nyari lagi saja kapal selam yang tidak bermasalah. Karena, saat ini banyak negara produsen kapal selam kok," katanya.

  ● JurnalParlemen

PT LEN Mampu Produksi Radar Canggih untuk Kapal Perang

Jakarta - PT LEN Industri (Persero) memiliki kemampuan mengembangan sistem keamanan canggih untuk militer. BUMN teknologi ini telah memproduksi peralatan radar untuk kapal perang TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Peralatan radar ini, mampu menangkap kapal musuh hingga kemudian kapal berhasil dihancurkan.

"Kita membuat, Combat Management System (CMS) untuk sistem mengatur bagaimana radar menangkap, me-lock target sampai menembak target. Berapa banyak musuh yang mengancam, itu terekam. Kita sudah bangun," tutur Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Abraham Mose dalam diskusi kebangkitan BUMN, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Abraham menambahkan, peralatan radar yang dibuat di Bandung tersebut, telah dikembangkan sejak 2011. Alat ini, bisa dipasang pada kapal perang berjenis Van Spijk dan Parchim class

"Sudah ditahun 2011 mulainya 2012, kemudian 2013. Kapal Van Spijk dan Parchim class, itu KRI," jelasnya.(feb/hen)

  ● detikFinance  

Yudhoyono tekankan peran militer dalam CISM

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan anggota militer dari berbagai negara di seluruh dunia terus memberikan kontribusi bagi penciptaan perdamaian internasional melalui berbagai sarana termasuk olahraga.

"Sebagai organisasi nonprofit, CISM yang lahir setelah perang dunia kedua memberikan dorongan kerja sama dan perdamaian dunia," kata Presiden saat membuka Conseil International du Sport Militaire (CISM) atau Kongres Dewan Internasional Olahraga Militer di Jakarta, Senin.

Kepala Negara memaparkan, melalui organisasi yang sudah ada sejak enam dekade lalu, CISM berhasil menjadi sebuah organisasi kerjasama antaranggota militer dari seluruh dunia untuk saling bekerja sama dan memahami melalui kegiatan olahraga militer.

Presiden menggarisbawahi ada sejumlah hal yang dapat dikembangkan melalui kerjasama olahraga militer, antara lain dapat mencari bakat olahraga yang dimiliki oleh anggota militer dan bisa mendorong perkembangan olahraga secara umum.

"Melalui olahraga maka anggota militer bisa memahani upaya, semangat, nilai-nilai dan juga kebersamaan," paparnya.

Hal lain, kata Presiden,"militer bisa gunakan olahraga untuk mempromosikan perdamaian."

Selain itu, Presiden mengatakan olahraga militer juga mendorong peningkatan kualitas kebugaran di kalangan anggota militer.

"Olahraga militer juga bisa mendorong persamaan gender," tegasnya.

CISM saat ini beranggotakan 133 negara dan melakukan sejumlah kegiatan untuk mempromosikan kegiatan olahraga di lingkungan militer.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Mendikbud Muhammad Nuh, Ketua CISM Indonesia Mayjen Hambali Hanafiah, Mensesneg Sudi SIlalahi dan Seskab Dipo Alam.

Sementara para undangan yang hadir selain pimpinan CISM dan juga para perwira menengah dan perwira tinggi dari berbagai negara anggota CISM.

  ● Antara  

Kerjasama Sipil dan Militer Hadapi Terorisme

Pemboman baru-baru ini di Boston dan di banyak tempat lain di seluruh dunia mengingatkan kita pada keberlanjutan ancaman radikalisme dan terorisme.

Jakarta, PRESIDEN SBY, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perdamaian dan stabilitas global tidak tercipta begitu saja.

"Kita harus mendapatkannya melalui usaha bersama," kata SBY, saat membuka 68th Conseille International du Sport Militaire (CISM) General Assembly and Congress Tahun 2013, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin malam 13 Mei 2013.

Kalangan militer dan sipil bisa bekerja sama menjaga perdamaian.

"Militer dan sipil bisa bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan yang merusak perdamaian dan stabilitas," ujar SBY, di hadapan perwakilan militer dari 133 negara.

SBY mencontohkan terjadinya beberapa peristiwa yang mengganggu perdamaian dunia.

"Pemboman baru-baru ini di Boston dan di banyak tempat lain di seluruh dunia mengingatkan kita pada keberlanjutan ancaman radikalisme dan terorisme," ucapnya.

Berbagai tindak kekerasan, kata SBY, sudah seharusnya mendorong masyarakat untuk mendukung mekanisme pemberantasan kegiatan teror tersebut.

Dia mendorong upaya menjaga keamanan dan perdamaian internasional melibatkan militer, ahli-ahli kalangan sipil, dan para pembuat kebijakan.

SBY pun mencontohkan beberapa masalah perdamaian dan keamanan dunia yang terjadi saat ini. Antara lain, konflik antara Israel dan Palestina yang hingga kini tak terselesaikan.

Begitu juga dengan konflik di Suriah yang menjadi lebih kompleks lantaran ketidakpastian resolusi PBB.

Di samping itu, SBY menyoroti proses perdamaian di Mali juga membutuhkan konsolidasi lebih lanjut.

"Sedangkan ketegangan di Semenanjung Korea meski sedikit menurun, tapi resolusi konfliknya masih jauh dari selesai," kata SBY.

Di kawasan Asia Tenggara, menurut SBY, potensi konflik di Laut Cina Selatan harus terus dikelola.

"Kami semua harus menegakkan perdamaian dan stabilitas di sana, termasuk kebebasan navigasi," ujarnya.

  ● PelitaOnline

KSAD Baru Pengganti Pramono Edhie Dilantik Pekan Depan

Jakarta • Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jend. Pramono Edhie Wibowo akan memasuki masa pensiun. Penggantinya akan dilantik pekan depan.

"Minggu depan ada penggantian KSAD," ujar Panglima TNI Agus Suhartono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Ketika ditanya siapa KSAD baru pengganti Pramono Edhie, Agus meminta untuk bersabar. Sedangkan untuk pengganti dirinya yang juga masuk masa pensiun pada Agustus mendatang, dia menyatakan belum mengetahui.

"Maka 3 kepala staf angkatan itu punya peluang semua menjadi panglima TNI," jelasnya.

Agus juga mengatakan calon KSAD adalah yang memiliki bintang tiga di angkatan darat saat ini. "Yang bintang 3 AD sekarang ini, nanti Bapak Presiden yang pilih," tutupnya.

  ● detik  

Aksi Benny Wenda di Australia Tak Mengkhawatirkan

Jakarta • Pidato dari tokoh sepatis OPM Benny Wenda di Australia yang meminta dukungan internasional, meski dipantau tetapi tidak perlu menjadi hal yang dikhawatirkan. Sebab semua negara mendukung penuh kedaulatan dan keutuhan NKRI. Bahkan dukungan terhadap OPM dari warga Papua juga nyaris tidak ada.

"Dalam konteks dalam negeri, jangan terlalu dibesar-besarkan lah itu Wenda. Dia juga tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua," ujar Panglima TNI, Agus Suhartono, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Menurutnya, sejauh ini belum ada tindakan yang perlu TNI lakukan terhadap kasus Benny Wenda. Selain terus memantau melalui media massa dan laporan rutin BAIS.

Sedangkan untuk penanganannya, dilakukan melalui jalur diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri. Maka tetap ada koordinasi antara TNI dengan Kementerian Luar Negeri.

"Untuk hal-hal begini penyelesaiannya dengan Kemenlu. Saya mengikuti dari pemberitaan dan laporan-laporan BAIS," sambungnya.

  ● detik  

Hendropriyono Ungkap Operasi Sandi Yudha

Sosok AM Hendropriyono diingat publik sebagai Komandan Korem Garuda Hitam saat terjadi peristiwa Gerombolan Pengacau Keamanan Warsidi di Lampung, yang di kalangan aktivis hak asasi manusia disebut peristiwa Talangsari tahun 1989, dan kepemimpinannya di Badan Intelijen Negara. Dia sejatinya adalah prajurit Para Komando dengan kemampuan di bidang Sandi Yudha, yakni operasi intelijen tempur di garis belakang lawan pada 1969-1972 di belantara Kalimantan Barat- Sarawak.

Sepak terjang Hendropriyono sebagai serdadu profesional dia ungkap dalam buku Operasi Sandi Yudha Menumpas Gerakan Klandestin, yang mengisahkan pengalaman lapangan menumpas Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) yang dibentuk semasa Konfrontasi Ganyang Malaysia (1963-1966) oleh intelijen Indonesia era Presiden Soekarno.

”Ini kita (TNI) melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara dan PGRS di Surabaya, Bogor, dan Bandung. Akhirnya, setelah pergantian pemerintah, Presiden Soeharto memutuskan berdamai dengan Malaysia dan gerilyawan tersebut diminta meletakkan senjata. Karena PGRS tidak menyerah, terpaksa kita sebagai guru harus menghadapi murid dengan bertempur di hutan rimba Kalimantan,” kata Hendropriyono.

Pada awal 1960-an, rezim Orde Lama bersama Presiden Macapagal dari Filipina mempertanyakan pembentukan Malaysia yang dinilai sebagai pemain neokolonialisme Inggris. Macapagal sempat mengusulkan pembentukan Maphilindo, semacam federasi Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang memiliki kesamaan kultural Melayu. Soekarno jauh lebih progresif dan memilih berkonfrontasi langsung dalam sebuah perang tidak resmi melawan Malaysia dan Persemakmuran Inggris (British Commonwealth).

Perang tidak resmi tersebut berlangsung sengit, terutama di rimba Kalimantan dari perbatasan Kalimantan Barat-Kalimantan Timur dengan Sarawak dan Sabah. Kerasnya pertempuran itu bisa ditemukan dalam beragam artefak perang dan temuan jenazah di hutan belantara Kalimantan. Beberapa tahun silam, misalnya, Kolonel Fred Dangar dari misi militer Kedutaan Besar Australia di Jakarta bersama Mabes TNI berhasil mengidentifikasi sisa kerangka dua prajurit Australia, termasuk seorang di antaranya anggota pasukan elite Special Air Service Regiment.

Situasi politik yang berubah 180 derajat menempatkan TNI harus melucuti bekas muridnya. Setelah peristiwa Mangkok Merah akhir 1967, yakni kerusuhan masyarakat Dayak-Tionghoa, Letnan Satu (Inf) Hendropriyono yang baru menyelesaikan pendidikan komando di Batujajar, Bandung, kebagian tugas bergerilya menghabisi bekas sekutu TNI. Sandi Yudha adalah satuan intelijen tempur dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang kini dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus.

Bekas sekutu TNI antara lain PGRS-Paraku, yang sebagian anggotanya adalah pemuda Tionghoa di Sarawak, Sabah, Brunei, dan Kalimantan wilayah Indonesia, termasuk suku Dayak, Melayu, dan Jawa. Ketua Partai Komunis Indonesia Kalimantan Barat kala itu, ujar Hendropriyono, adalah Syarif Ahmad Sofyan Al Barakbah, yang juga memimpin Pasukan Barisan Rakyat.

Namun, demi mempermudah operasi penumpasan bekas sekutu tersebut—sesuai konteks Perang Dingin—di mana rezim Soeharto bersikap antikomunis, pihak lawan disebut sebagai Gerombolan Tjina Komunis. Hal ini dilakukan agar lebih mudah meraih simpati publik dengan mengasosiasikan Tionghoa dengan Republik Rakyat Tiongkok yang komunis. Sebaliknya, di pihak Malaysia yang sudah berdamai dengan Indonesia, gerilyawan tersebut diberi cap ”CT” (communist terrorist).

Tugas utama pasukan Sandi Yudha dalam perang nonkonvensional tersebut, menurut Hendropriyono, tidak terikat dengan konvensi internasional dan hukum humaniter perang. Sebisa mungkin pihaknya mengambil hati lawan, sedangkan pertempuran serta tindakan keras hanya menjadi pilihan terakhir.

Saat menaklukkan Hassan, seorang komandan PGRS, Hendropriyono harus menembak lalu membanting lawan dengan gerakan bela diri. Pertempuran lawan satu jarak dekat itu mengakibatkan pahanya tertembus sangkur dan jemarinya sobek karena menahan sangkur Hassan yang nyaris menghunjam dada.

Hendropriyono memimpin unit Sandi Yudha dengan anggota delapan orang yang selalu bergerak dalam jumlah kecil di garis belakang lawan. Saat mengendap mendekati gubuk Hassan yang berlangsung semalaman, salah satu anggota Sandi Yudha harus membunuh dengan sangkur seorang penjaga gubuk yang bersenjata api. Semua harus dilakukan dengan senyap dan penuh kejutan (element of surprise).

Selain bertempur, Hendropriyono dan pasukan Sandi Yudha juga berulang kali berhasil membuat musuh jadi bersimpati kepada Republik Indonesia. Kalau terpaksa, penculikan dan interogasi dilakukan di lapangan.

Salah satu peristiwa yang mengharukan adalah pertemuan dengan Komandan PGRS Wong Kee Chok pada tahun 2005. Hendropriyono dan Kee Chok berpelukan, menangis, dan saling menanyakan keadaan. Saat peluncuran buku Operasi Sandi Yudha, Bong Kee Siaw, salah seorang komandan PGRS yang hadir, dan istrinya yang juga bergerilya disambut hangat oleh Hendropriyono. Hendropriyono memuji Kee Siaw dan istrinya yang bersifat kesatria. Dalam sebuah pertempuran, mereka menyelamatkan dan mengobati musuh (prajurit TNI).

”Kita tidak pernah tahu kapan jadi kawan dan situasi berubah, lalu jadi lawan. Bertempurlah dengan kesatria. Jangan menyiksa lawan. Itu sifat prajurit Sandi Yudha,” ujar Hendropriyono.(Iwan Santosa)

  ● Kompas  

NKRI Jangan Seperti Sriwijaya dan Majapahit

Perang budaya dan perusakan moral menjadi senjata canggih yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghancurkan keutuhan NKRI.

Serang, PANGDAM III/Siliwangi Mayjen TNI Sonny Widjaja mengungkapkan bahwa kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit runtuh bukan diakibatkan oleh serangan musuh dari luar, tetapi dikarenakan perpecahan dari dalam.

"Apa yang telah menimpa dua kerajaan besar tersebut jangan sampai menimpa Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Pangdam saat bersilaturahmi dengan para ulama, umaro dan tokoh masyarakat se wilayah Provinsi Banten di Lapangan Makorem 064/MY Jalan Sultan Maulana Yusuf No 9 Serang, Senin (13/5/2013).

Menurut Pangdam, sosial kapital yang dimiliki bangsa Indonesia seperti nasionalisme, patriotisme, kesetiakawan sosial, toleransi dan semangat musyawarah mufakat penting untuk terus dihidupkan dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pangdam juga mengingatkan bahwa dalam konteks kehidupan global seperti dewasa ini yang harus menjadi perhatian adalah ancaman perusakan budaya dan moral bangsa.

"Perang budaya dan perusakan moral menjadi senjata canggih yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghancurkan keutuhan NKRI," jelasnya.

Dalam konteks kehidupan global seperti dewasa ini, kata Pangdam, yang harus menjadi perhatian adalah ancaman perusakan budaya dan moral bangsa.

Perang budaya dan perusakan moral menjadi senjata canggih yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghancurkan keutuhan NKRI.

Pangdam mengharapkan agar Pancasila bisa diimplementasikan sebagai nilai moral bangsa Indonesia.

"Semua elemen bangsa harus rukun dan solid serta mempertahankan budaya gotong royong sehingga bisa bersatu demi keutuhan NKRI,” pungkasnya.

  ● PelitaOnline 

Membangun Kedamaian di Papua

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada pembukaan kantor perwakilan untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Kantor yang dipimpin Benny Wenda (aktivis Papua merdeka di Eropa) tersebut didukung Dewan Kota Oxford (DKO).

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menyatakan langkah DKO tidak mewakili pandangan Pemerintah Inggris. Dewan Kota bukan bagian dari pemerintah. Namun, pernyataan tersebut dipertanyakan kalangan Komisi I DPR yang bereaksi keras.

Menurut Ramdhan Pohan, Wakil Ketua Komisi I DPR, pembukaan kantor OPM yang dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammed Abbasi, anggota parlemen lokal, Andrew Smith, dan mantan wali kota Elise Benjamin menunjukkan campur tangan unsur pemerintah di Inggris. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Kementerian Luar Negeri, telah meminta penjelasan dari Dubes Inggris.

Pendirian kantor OPM di Inggris sebenarnya merupakan bagian dari kampanye pembebasan Papua Barat sejak tahun 2004. Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat keamanan di Papua menjadi isu utama yang dibawa para aktivis separatis ke dunia internasional. Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh perhatian lewat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) No 21 Tahun 2011.

Selain memberi kesempatan Papua mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi serta hak dasar masyarakat, UU Otsus memberikan kesempatan kepda putra asli Papua untuk menjadi gubernur. Bahkan ada aturan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besarnya setara dengan 2 persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.

Belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan wacana baru mengenai Otsus Plus untuk mengatasi segala permasalahan di Papua. Draf Otsus Plus yang akan selesai Agustus 2013 tetap mengacu pada UU Otsus. Otsus Plus diharapkan menjadi solusi untuk Papua sebelum presiden mengakhiri masa jabatan. Namun, dalam kenyataannya, serangkaian upaya perbaikan dan penyelesaian melalui pendekatan kesejahteraan belum sepenuhnya terlaksana.

Dengan UU Otsus Papua saja, kinerja pemerintah belum optimal dalam mengimplementasikan UU tersebut ke dalam beberapa rancangan peraturan pemerintah (PP). Dengan demikian, rencana Otsus Plus sudah pasti tidak akan efektif.

Kekerasan

Harus diakui bahwa pemerintah memang perlu waktu untuk mengatasi permasalahan Papua karena penyelesaian konflik tidak bisa instan. Namun, di saat pendekatan kesejahteraan diupayakan, kekerasan dengan bendera separatisme masih terus berlanjut. Sepanjang tahun 2008 sampai 2012 saja, ada 158 kekerasan yang mengakibatkan 87 orang tewas, 198 lainnya cedera, dan 31 bangunan rusak. Sebagian besar insiden kekerasan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai.

Lima tahun terakhir, ada 119 kasus kekerasan yang dilakukan kelompok separatis, 73 persennya menggunakan senjata api organik. Serangkaian penembakan dan penyerangan terhadap pos polisi/TNI kerap dilakukan sebagai bentuk perjuangan kelompok separatis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerangan banyak dilakukan menjelang peristiwa penting seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI dan HUT OPM yang selalu ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Tahun 2011 dan 2012, ada 12 pos polisi/TNI seperti kantor Polsek, pos TNI perbatasan, dan pos komando taktis Brimob diserang, beberapa dibakar. Penembakan terhadap aparat keamanan di Distrik Tingginambat dan Distrik Sinak pada tanggal 21 Februari 2013 mengakibatkan delapan aparat keamanan dan empat warga sipil tewas. Kejadian tersebut menjadi salah satu isu hangat dewasa ini.

Dalam perkembangannya, penyerangan tak hanya dilakukan terhadap aparat, tapi juga warga sipil seperti karyawan, guru, pelajar, tukang ojek, wisatawan asing, dan jurnalis. Banyak pihak mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. Jika ditilik, kekerasan meningkat karena semakin menguat penyangkalan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) pada tahun 1969 karena penentuan hanya diwakilkan tokoh suku. Karena itu, banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan atas proses integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI.

Penegakan hukum lamban. Maka, beberapa kasus penembakan dan penyerangan belum terungkap, menurunkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap kemampuan aparat menjaga keamanan. Kemudian, pembangunan infrastrukur dan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sangat lamban. Ketertinggalan pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua menjadi salah satu sebab munculnya ketidakadilan dan ketimpangan sehingga antipati terhadap pemerintah.

Program meningkatkan pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastuktur dasar, serta ekonomi rakyat berjalan terseok-seok meskipun pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) di tahun 2011 naik dari 5,4 triliun menjadi 6,5 triliun rupiah pada tahun ini.

Rekomendasi

Penyelesaian masalah Papua memang memerlukan strategi yang komprehensif dan tentu saja tidak bisa instan. Pemerintah pusat dan daerah harus segera memulihkan kepercayaan masyarakat Papua bahwa keadilan itu ada. Maka, penegakan hukum dipercepat dan berimbang, tidak pilih kasus, agar keadilan benar-benar tercipta.

Rangkaian penembakan dan penyerangan harus dicermati aparat secara saksama. Tindakan aparat keamanan yang terlalu represif menekan kelompok separatis bisa berdampak negatif pada pencitraan aparat yang selama ini sudah buruk.

Perlu dialog dua arah pemerintah dan masyarakat Papua, terutama kelompok yang berseberangan. Dialog serupa pernah dilakukan pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga tercapai Perjanjian Helsinki tahun 2005. Proses tawar-menawar kepentingan politik antara kelompok separatis dan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengurangi korban jiwa akibat konflik berkepanjangan.

Dialog bukan berarti membuka pintu kebebasan dan kemerdekaan untuk masyarakat Papua, tapi untuk mendengar lebih serius aspirasi masyarakat Papua yang selama ini tidak tersalurkan secara adil dan berimbang. Pertimbangkan pula partisipasi sosial dan politik masyarakat. Ikatan mutualistis kedua pihak diharapkan mampu membawa perdamaian dan perbaikan kesejahteraan di Papua.

Pendekatan kesejahteraan melalui berbagai macam program tidak akan berjalan tanpa dukungan dan sinergi pemerintah serta daerah. Libatkan juga tokoh adat atau masyarakat dan aktivis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah harus merangkul kelompok pemberdayaan masyarakat, termasuk para aktivis penegak HAM, untuk sama-sama mengawal proses penegakan hukum dan pembangunan agar tercapai Papua yang lebih baik dan sejahtera. (KJ)

Oleh : Inggrid Galuh Mustikawati MA

Walikota Jayapura sesalkan tentara PNG tembak WNI

Walikota Jayapura, Tommy Mano, menyatakan menyesalkan atas penembakan yang dilakukan tentara Papua Nugini (PNG Defence Forse/PNGDF) terhadap warga negara Indonesia (WNI) asal Jayapura, Papua.

Tommy Mano. (papua.go.id)

 
"Saya sangat menyesalkan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan PNGDF. Apa pun alasannya," katanya kepada ANTARA News di Jayapura, Sabtu.

Ia menilai, seharusnya tentara PNG tidak melepaskan tembakan terhadap warga sipil, termasuk WNI karena selama ini setiap hari ratusan warga PNG keluar dan masuk wilayah RI, khususnya Kota Jayapura secara bebas tanpa gangguan, apalagi dari pihak keamanan RI.

Oleh karena itu, ia sangat berharap pemerintah PNG maupun PNGDF segera mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi hubungan kedua negara dikemudian hari.

"Warga negara PNG yang masuk ke wilayah RI selalu kami terima dengan tangan terbuka, tapi kenapa sebaliknya WNI yang ke PNG ditembak oleh tentara PNG," ujarnya.

Edward Aritahanu (19) ditembak tentara PNG saat bersama orang tuanya, Meki Aritahanu, dan Irene Youwe (15 th) mengunjungi keluarga mereka di Kampung Lido, Provinsi Sandaun, menggunakan perahu motor.

Penembakan itu terjadi saat mereka berada di pantai kampung tersebut, dan tiba-tiba datang lima tentara PNG menggunakan mobil land cruiser.

Tak beberapa lama kemudian, tentara PNG itu menggeluarkan tembakan sebanyak tiga kali, dan salah satunya mengenai kaki Edward, sehingga mereka langsung melarikan diri dengan perahu motor.

Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, Papua.


Antara

[Video] Panglima TNI Tinjau Latgab 2013

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., didampingi Kasal Laksamana TNI DR. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, para petinggi TNI dan sejumlah pejabat sipil meninjau Operasi Amfibi pada Latihan Gabungan (Latgab) TNI Tingkat Divisi tahun 2013, di pantai Sekerat, Sangatta, Kalimantan Timur, Kamis (9/5/2013)

Dari bibir pantai Sekerat, Panglima TNI beserta rombongan menyaksikan langsung proses pendaratan Amfibi oleh pasukan pendarat dalam hal ini prajurit-prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan Operasi Amfibi.

Berikut Video Panglima TNI Meninjau Latgab 2013

Usai Latgab, Semua Pesawat Tempur Kembali ke Home Base

Senin, Mei 13, 2013  IDB  1 comment

MAKASSAR-(IDB) : Pesawat – pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang telah berpartisipasi memeriahkan HUT Ke-66 TNI AU, Selasa (10/4/2012) kembali ke home base masing – masing. Pesawat yang diawaki pilot – pilot handal tersebut berhasil menunjukan kemampuan mereka dalam melakukan manuver – manuver luar biasa di langit Jakarta, Senin (9/4/2012).

 

Seperti halnya pesawat Sukhoi, yang pagi ini kembali ke home base-nya di Lanud Hassanudin Makassar, pesawat F-16 fighting falcon ke Lanud Iswahyudi, Madiun, pesawat Hawk 100/200 ke Lanud Pekanbaru, serta KT-1 B dan Mentor Charlie yang bermarkas di Lanud Adi Suciopto Yogyakarta.

Sedangkan satu flight pesawat tempur sergap F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, meninggalkan kota Balikpapan menuju ke home basenya di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur, usai melaksanakan misi operasi udara dalam latihan gabungan (Latgab) TNI 2013.

 

Keberangkatannya dilepas langsung oleh Komandan Lanud Balikpapan Kolonel Pnb H.RM. Djoko Senoputro S.E, beserta segenap pejabat Lanud Balikpapan. Pesawat tersebut telah selesai melaksanakan misi operasi udara dalam latihan gabungan (Latgab) TNI 2013 yang di pusatkan di Sangatta, Kalimantan timur

Kepulangan Satu Flight pesawat yang berjumlah 5 pesawat tempur  F16 dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 3 Letkol Pnb  Setiawan.

Sedangkan personel pendukung dan logistik yang terlibat dalam latihan gabungan TNI di Sangatta Kalimantan Timur tersebut kembali mengunakan pesawat C-130 dari  Skadron Udara 32 Lanud Abdulrahman Saleh.

Sumber : Poskota

Densus 88 Dikritisi Terlalu Obral Peluru

Senin, Mei 13, 2013  IDB  No comments

JAKARTA-(IDB) : Pengungkapan jaringan besar teroris perampok bank pekan lalu menyisakan kritik.  Terutama karena ada terduga teroris yang ditembak mati.  "Operasi itu tetap harus dievaluasi karena lagi-lagi, ada korban nyawa yang jatuh," ujar aktivis Muhammadiyah Musthofa Nahrawardaya di Jakarta, Minggu (12/05).
   
Menurut peneliti Indonesia Crime Analyst Forum (ICAF) itu, Densus 88 Mabes Polri  sudah dilengkapi aneka persenjataan. "Kita tidak pernah tahu pasti, apakah terduga teroris itu melawan atau tidak. Sebab, ini satu versi dari polisi dan mereka sudah mati," katanya.

Peneliti lain, Harits Abu Ulya, menambahkan, kejanggalan operasi Densus 88 terlihat dari penyiapan keranda jenazah sebelum operasi diakhiri.  Hal itu terlihat saat penyergapan di Marga Asih, Bandung.

Saat itu Densus merangsek menyerbu rumah tempat terduga teroris jelang maghrib. Uniknya, saat ashar sudah disiapkan keranda mayat dan kantong jenazah.

"Saya yakin tindakan injustice seperti ini bukanlah solusi terbaik untuk mengikis segala bentuk teror, tapi justru mereproduksi teror-teror baru," katanya kemarin.

Harits menduga sebenarnya Densus 88 telah menanam orang di kelompok teroris sehingga mampu memonitor pergerakannya. Nah, penembakan mati itu justru akan memunculkan kader-kader baru yang membalas dendam. "Siklusnya tidak kunjung selesai," katanya.

Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar membantah tudingan itu. "Kita sudah memberi waktu mereka untuk menyerah baik-baik. Bahkan Bapak Wakapolri turun langsung," katanya.

Saat operasi di Bandung ada seorang terduga teroris yang akhirnya menyerah karena tidak tahan dengan bom asap yang dilemparkan. "Itu operasi mulai jam 11, baru ada upaya paksa pukul 18.30. Jadi, bukan sengaja akan ditembak. Mereka melawan," kata Boy.

Jenderal satu bintang itu menambahkan, dari 20 orang yang tertangkap hidup jsudah mengaku bahwa teman-temannya memiliki senjata api dan bom. "Di lapangan juga ditemukan senjata mereka," katanya.

Sumber Jawa Pos di lapangan menambahkan, kelompok ini selalu membekali diri dengan bom pipa yang sangat fatal jika dilemparkan ke badan lawan. "Bisa remuk redam," katanya.

Buron utama, yakni Santoso alias Abu Wardah, diduga sudah melengkapi diri dengan aneka senjata. "Karena itu tim di lapangan selalu full pack (istilah untuk bersenjata lengkap, red). Ini operasi taruhannya nyawa," katanya. 

Santoso alias Abu Wardah adalah jebolah Madrasah Tsanawiyah Poso.  Dia diduga terlibat penembakan tiga anggota polisi di BCA Palu pada 25 Mei 2011.

Ia juga disebut sempat memimpin pelatihan teroris di Poso. Santoso dikaitkan sebagai pentolan teroris kelompok Solo, Bojonggede, Tambora, serta Beji.

Dalam surat yang beredar di internet Maret lalu, Santoso mengirim surat tantangan kepada Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk perang. Dalam surat itu Santoso disebut sebagai Komandan Mujahidin Indonesia Timur. Santoso sempat menjalani vonis 4 tahun dari Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, atas kasus kepemilikan senjata api dan percobaan pembunuhan pada 2003.

DPR Terus Dorong Modernisasi Alutsista TNI

Senin, Mei 13, 2013  IDB  10 comments

Dalam APBN-Perubahan 2013 nanti, Komisi I tentu akan kembali mengupayakan penambahan anggaran bagi TNI untuk kelanjutan modernisasi alutsista TNI

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR akan terus mendorong modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan cara dukungan peningkatan anggaran. Hal ini dalam rangka pemenuhan kekuatan minimum dan ideal TNI.

"Dalam APBN-Perubahan di 2013 nanti, Komisi I tentu akan kembali mengupayakan penambahan anggaran bagi TNI untuk kelanjutan modernisasi alutsista TNI," kata anggota Komisi I DPR Husnan Bey Fananie kepada JurnalParlemen, Jumat (10/5).

Husnan mengatakan itu setelah bersama rekan sekomisinya, Tritamtomo, menyaksikan Latihan Gabungan TNI 2013 yang berlangsung di Sangatta, Kalimantan Timur.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, dari pelaksanaan latihan perang tersebut terlihat hasil upaya modernisasi alutsista TNI. Husnan menambahkan, saat menyaksikan latihan perang TNI itu, pihak Panglima TNI sempat menyampaikan ke Komisi I bahwa saat hari jadi TNI pada 5 Oktober mendatang, TNI akan menggelar parade dan memamerkan seluruh alutsista modern milik TNI.

"Agar masyarakat tahu bahwa dukungan anggaran bagi TNI yang besar itu memang dibelanjakan untuk modernisasi alutsista. Sehingga TNI akan perlihatkan hal itu, agar masyarakat juga tahu, kini sebagian alutsista yang dimiliki TNI, sebagian besarnya telah modern dan canggih," tegasnya.

Husnan juga menjelaskan, Latihan Gabungan TNI 2013 ini merupakan latihan perang terbesar yang digelar TNI, karena melibatkan 16 ribu personel dari tiga angkatan TNI AD, AU, dan AL, dengan alutsista yang dimiliki. Misal, pesawat tempur F-16, Sukhoi, lebih dari 20 kapal perang dan puluhan armada amfibi milik TNI AL.

 

 

Sumber : Jurnamen

Berita Foto : Latma Wirra Jaya Ausindo

Senin, Mei 13, 2013  IDB  No comments

JAKARTA-(IDB) : Persiapan untuk latihan bersama AD Indonesia – Australia yang terbaru – Latma WIRRA JAYA AUSINDO – telah diselenggarakan dengan pelaksanaan Initial Planning Conference (IPC) pada 29 April sampai 2 Mei 2013. 

Pada IPC tersebut, delegasi kontingen Australia untuk IPC Latma WIRRA JAYA AUSINDO adalah mantan Atase Angkatan Darat Australia – Jakarta, Kolonel Fred Dangar dan Danki D, 5 RAR, Mayor Justin Parker. Delegasi tersebut disambut secara hangat oleh Paban VI Kermamil Sopsad, Kolonel Kuat Budiman, Kasbrigif 1 KODAM Jaya, Letkol Inf E.

Reza Pahlevi dan Staf Operasii 202 Yonif Mekanis, Kapten Inf Emick C.N. Diskusi awal dimulai pada 30 April di Markas Brigif 1, dilanjutkan dengan kunjungan rombongan IPC ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Sentul untuk mengamati lapangan dan fasilitas latihan, termasuk barak baru yang akan digunakan oleh kontingen Australia Latma WIRRA JAYA AUSINDO.

Kolonel Fred Dangar membahas makin matangnya hubungan Angkatan Darat Indonesia dan Australia sejak akhir jabatanya sebagai Atase Angkatan Darat pada tahun 2010. ”Kemajuan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini terlihat sangat mengagumkan” ujar Kolonel Fred.

“Tidak mungkin terjadi kegiatan latihan bersama antara TNI-AD Indonesia dan Australia seperti ini pada masa saya masih menjabat sebagai Atase Angkatan Darat” tambahnya.

Kolonel Fred dan Mayor Parker terlihat sangat terkesan dengan fasilitas baru di PMPP Sentul, khususnya desa simulasi yang akan digunakan sebagai tujuan untuk serangan terakhir Latma WIRRA JAYA AUSINDO, yang akan diselenggarakan pada 16 sampai 27 September.

Tidak hanya lokasi dan fasilitas yang disepakati pada IPC Latma WIRRA JAYA AUSINDO, namun konsep untuk latihan juga telah diputuskan bahwa Latma WIRRA JAYA AUSINDO akan melibatkan satu kompi Infanteri Mekanis masing-masing dari Yonif Mekanis 202 dan Yonif Mekanis 5 RAR.

Pasukan ini akan membentuk dua kompi Infanteri Mekanis komposit (semacam satgasma) dan menyerang sasaran di daerah perkotaan menggunakan fasilitas desa simulasi dengan bantuan tembak langsung dari Ranpur Anoa.

Latma WIRRA JAYA AUSINDO akan membuka babak baru untuk hubungan Angkatan Darat Indonesia dan Australia karena telah lebih dari 10 tahun berlalu sejak terakhir kalinya terlaksana latihan bersama Infanteri setingkat kompi atau ke atas antara Australia dan Indonesia. Semoga sukses besar latma kita 

Sumber : Ikahan

BPPT Tingkatkan Prestasi Uji Terbang Puna Sriti

Minggu, Mei 12, 2013  IDB  12 comments

BATUJAJAR-(IDB)  : Untuk peningkatan pencapaian target prestasi terbang sistem Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Sriti, Tim Puna Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan (PTIPK) TIRBR BPPT telah melakukan pengujian prestasi terbang sistem Puna di lapangan terbang Suparlan, Pusdikpassus TNI AD -  Batujajar, Jawa Barat (25-26/4). Puna Sriti yang diuji tersebut dipersiapkan untuk misi pemantauan (surveilance & recocnation) keperluan militer dalam latihan lapangan SESKO-TNI AD.

 

Puna Sriti sendiri merupakan salah satu sistem Puna BPPT yang dapat diterbangkan menggunakan catapult system dengan cara dilontarkan, sehingga dapat dibawa ke lapangan uji/ operasi tanpa membutuhkan transportasi dan landasan terbang khusus.

Untuk meningkatkan kemampuan terbangnya, Puna Sriti dipasang sistem propulsi tipe dorong dengan engine 2 HP berbahan bakar gasoline. Bahan bakar engine gasoline digunakan untuk memudahkan Puna Sriti dapat dioperasikan diseluruh wilayah tanah air. Pada pengujian high altitude dan ketahanan terbang (endurance) diatas kawasan lapangan Suparlan, berhasil mencapai prestasi terbang hingga 1000 - 5000 ft - ASL dalam lama terbang pengujian 30 – 120 menit.

Dalam rangkaian pengujian tersebut juga dilakukan juga pengujian kehandalan sistem transmisi data dari Puna ke Ground Control Station (GCS). Hasil prestasi terbang sistem Puna Sriti terpantau dari hasil pengiriman dokumentasi data parameter terbang Puna serta gambar foto/ video secara real time dikirim dari pesawat ke GCS dan dapat diterima dengan baik.

Turut menyaksikan pengujian antara lain perwakilan dari SESKO-TNI AD. Melalui serangkaian kegiatan pengujian Sistem Puna Sriti BPPT, diharapkan kedepan masih perlu dilakukan penyempurnan sistem telemetri melalui modifikasia sistem antena telekomunikasi untuk memperpanjang mencapaian sistem Line of Side (LOS) lebih guna keperluan pengiriman data dan audio visual maupun pengendalian auto takeoff – landing pesawat sesuai misi penerbangan.

Sumber : BPPT